Rabu, 27 Juni 2012

Penyelesaian Dualisme NDP HMI


BAB I. PENDAHULUAN

Pada tingkat paling sederhana Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI merupakan landasan normatif dalam perjuangan organisasi. NDP juga sebagai etos spirit perjuangan kader yang dimanifestasikan dalam ijtihad (inovasi berfikir) dan jihad perilaku pengorbanan/berkorban. Secara teknis NDP dipahami sebagai eferensi dalam perjuangan sehingga menjadi kekuatan theologis dan dialektis dalam diri anggota sekaligus organisasi. Begitupun NDP dipahami sebagai landasan normative kontraktual dan kepatuhan berorganisasi dalam kehidupan seorang insane HMI kini dan mendatang.

Dalam landasan nilai, NDP diposisikan sebagai sumber nilai dalam organisasi. NDP HMI menjadi spirit keislaman HMI. Sederhananya, NDP ialah tafsir Islam versi HMI. Bagaimana HMI memahami Islam, akan tergambar dalam konsep NDP-nya. Karena tidak berlebihan bila kita mengatakan NDP sebagai corak Islam Mazhab HMI.

Elaborasi singkat dan gambling di muka menunjukkan bahwa NDP sesungguhnya merupakan saripati yang berisikan ajaran-ajaran pokok Islam. Dengan merujuk lebih dari 100 ayat dan beberapa hadits, pokok-pokok ajaran Islam tersebut dirangkum oleh alm. Kakanda Nurcholish madjid (Cak Nur) ke dalam tujuh Bab NDP, yakni; Dasar-dasar Kepercayaan, Pengertian-pengertian Dasar tentang Kemanusiaan, Kemerdekaan manusia (Ikhtiar) dan Keharusan Universal (Taqdir), Ketuhanan yang Maha Esa dan Perikemanusiaan, Individu dan Masyarakat, Keadilan Sosial dan Keadlian Ekonomi, serta kemanusiaan dan Ilmu Pengetahuan.

Dengan demikian, tidak heran bila sejak kelahiran NDP HMI, karakter gerakan setiap kader HMI kerap kali identik dengan nilai-nilai dasar tersebut. Ekspresi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bisa dilihat pada sifat independen gerakan kader HMI dalam merespon isu0isu keummatan, dan kebangsaan. Tentu sekali sikap ini, hanya bisa di ekspresikan oleh mereka (kader HMI) yang mampu menyelami nilai-nilai luhur NDP dalam kata dan lakunya sehari-hari.

Sayangnya belakangan, NDP HMI sebagai rujukan dasar bertindak baik secara personal maupun kolektif mangalami dualism. Kita tidak bisa menutup mata, bahwa dualism NDP yang menerpa HMI sejak kongres HMI XXV di Makassar hingga saat ini berpengaruh signifikan terhadap gerak organisasi.

Bisa dibayangkan sebuah organisasi memiliki dua pedoman gerakan yang secara substansial berbeda satu sama lain. Praktis organisasi tersebut dalam geraknya akan mengalami kegamangan, ketidakjelasan arah, bahkan berjalan bagaikan orang gila yang tidak memiliki peta (guidance) mau kemana melangkah. Seperti inilah pemandangan buruk menerpa kader HMI saat ini, berjalan tanpa arah, bergerak tanpa pedoman.

Atas dasar dan fenomena tersebut diatas maka PB HMI Periode 2008-2010 sudah melakukan ikhtiar guna penyelesaian dualisme NDP dengan membentuk Tim kerja yang disebut dengan Tim 9. Tim 9sebenarnya merupakan penjabaran dari rekomendasi Kongres HMI XXVI di Palembang yang bekerja secara teknis untuk menyiapkan perangkat bagi terwujudnya forum ilmiah untuk menyandingkan dua NDP sebagaimana hasil rekomendasi Kongres HMI XXVI di Palembang. Tim 9 yang dibentuk PB HMI bukan dalam kapasitas merumuskan atau mengkaji NDP tetapi memfasilitasi dan menyusun hasil-hasil dan fakta-fakta yang didapat pada saat forum ilmiah yang dilaksanakan oleh PB HMI melalui bidang Pembinaan Anggota dalam bentuk Seminar dan Lokakarya (Semiloka) NDP yang dilaksanakan pada tanggal 4 - 6 Maret 2009 di Graha wisma kuningan Jakarta.

Fakta-fakta yang terungkap saat semiloka tersebut kemudian ditelusuri oleh tim yang dibentuk oleh PB HMI. Sesuai dengan keputusan rapat Harian PB HMI tanggal 16 maret 2009, maka dibentuklah Tim 9 PB HMI jilid II sebagai lanjutan Tim 9 jilid I yang telah menyelesaikan tugasnya pasca Seminar dan Lokakarya (Semiloka) NDP HMI di Graha Wisata Kuningan pada 4 – 6 Maret 2009. Tim 9 tersebut bekerja untuk menindaklanjuti beberapa fakta yang terungkap saat semiloka di Kuningan terkait dengan proses Lokakarya NDP HMI di Mataram serta eksistensi Tim – 8 yang menjadi perumus NDP hasil Kongres HMI XXV di Makassar. Proses penelusuran Tim 9 dalam menyusun kerangka laporan ini terformat dalam sistematika sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
Bab II. Analisa Proses
2.1 Analisa Alur dan Kronologis
2.2 Analisa Hukum dan Konstitusi
2.3 Analisa Aktor
Bab III. Kesimpulan dan Rekomendasi
Bab IV. Penutup
Lampiran-Lampiran

Jakarta 10 Rajab 1430 H
01 Juli 2010 M

Tim 9 Penyelesaian Dualisme NDP
Sumber : Laporan Tim 9 Penyelesaian Dualisme NDP HMI

Tidak ada komentar:

Posting Komentar